ADAKAH ANCAMAN MENGERIKAN MENJELANG 22 MEI 2019 ?

Oleh : An Davos

KPU RI rencananya akan mengumumkan hasil Pilpres 2019 pada 22 Mei 2019, dimana kegiatan penghitungan suara Pilpres oleh KPU RI diwarnai pro dan kontra akibat SITUNG yang selalu salah input data, yang katanya karena human error bukan system error.

Akibat “carut karut” penghitungan suara Pilpres 2019 oleh SITUNG KPU RI, maka terjadilah “perang propaganda” antara kubu “Cebong (istilah sarkasme untuk memanggil kelompok pro Jokowi-Ma’ruf Amin)” dengan kubu “Kampret (istilah sarkasme untuk menyebut kelompok pro Prabowo-Sandiaga Salahuddin Uno)” di media sosial, walaupun sekilas kelompok “Kampret” lebih militan dibandingkan kelompok “Cebong” dalam menyebarkan materi propagandanya, bahkan materinya lebih gress milik “Kampret” dibandingkan “Cebong”. Memanas dan terus memanas, tidak peduli memasuki bulan Ramadhan.

Polarisasi ditengah masyarakat sudah mengental dan peluang terjadinya segregrasi sosial yang berujung pada konflik SARA kemungkinan besar bisa terjadi dan sasarannya antara lain KPU RI (apalagi konon sejumlah komisioner KPU di kabupaten/kota banyak yang ketakutan akan ancaman yang akan menimpa mereka jika hasil suara Pilpres 2019 diwilayahnya berubah drastis setelah masuk SITUNG KPU RI), Bawaslu RI, kantor lembaga-lembaga survei dan berbagai sasaran strategis lainnya. Kelompok radikal diperkirakan akan memanfaatkan momentum panas ini untuk melakukan “deadly attacks”.

Desakan para pakar, akademisi bahkan sejumlah elit bangsa agar SITUNG KPU RI tidak digubris, konon kabarnya komisioner KPU RI merasa terancam dimana beredar di media sosial salah seorang komisioner KPU RI mengungkapkan perasaan hatinya kepada salah seorang ustadz.

Dalam berbagai kelompok medsos, sudah mulai ada “ancaman-ancaman” jika sampai Prabowo dinyatakan kalah oleh KPU RI pada 22 Mei 2019, mereka akan melakukan sejumlah “perang”. Ungkapan people power yang dikemukakan Amien Rais “dibeli” oleh sejumlah pendukung kelompok radikal, bahkan melalui medsos mereka memberitahukan ada 20 peperangan yang terjadi di bulan Ramadhan dan semuanya dimenangkan oleh umat Islam. Peperangan tersebut yaitu perang Badar berlangsung pada tanggal 17 Ramadhan tahun ke-2 Hijriyah; Penaklukan Kota Makkah , terjadi pada tanggal 10 Ramadhan tahun ke-8 Hijriyah; Perang Ma’rakah Buwaib, terjadi pada bulan Ramadhan tahun 13 H; Perang Ma’rakah Qodisiah, terjadi pada bulan Ramadhan tahun 15 H; Ma’rakah Nuba, terjadi pada bulan Ramadhan, tahun 31 H; Penaklukan Pulau Rhodes yg dikuasai oleh Romawi, terjadi pada bulan Ramadhan tahun 53 H; Penaklukan Kota Andalusia (Spanyol), terjadi pada tanggal 28 Ramadhan tahun 92 H; Penaklukan India dan Pakistan, terjadi pada bulan Ramadhan tahun 94 H; Penaklukan Kota Amuriyah dari Kekaisaran Bizantium, terjadi pada bulan Ramadan, tahun 223 H; Penaklukan Kota Sirakusa di Sisilia dibawah kekuasaan Romawi, terjadi pada bulan Ramadan tahun 264 H; Pertempuran Malazgirt, Turki , terjadi pada tanggal 26 Agustus 1071 atau Ramadhan tahun 463 H di Kota Manzikert, Turki. Dalam pertempuran tersebut kaum muslimin berhasil meraih kemenangan dan menawan Kaisar Bizantium.

Pertempuran Zallaqah, terjadi pada bulan Ramadan tahun 479 H. Kaum muslimin dibawah Amir Daulah Murabbitin, Yusuf bin Tasyfin berhasil mengalahkan Pasukan Salib yang menyerbu Kota Andalusia; Pertempuran Harim, terjadi pada bulan Ramadhan tahun 559 H; Pertempuran Hittin, pada bulan Ramadhan tahun 584 H. Kaum muslimin yang dipimpin oleh Salahuddin berhasil mengalahkan Tentara Salib dan membebaskan Baitul Maqdis, Yerusalem; Penaklukkan Armenia pada bulan Ramadan tahun 673 H.

Pertempuran ‘Ain Jalut melawan pasukan Tatar, terjadi pada bulan Ramadhan tahun 685 H; Pertempuran Syaqhab, melawan pasukan Tatar di Syiria terjadi pada tgl. 2 Ramadan tahun 702 H; Penaklukan Bosnia dan Herzegovina pada bulan Ramadan tahun 791 H; Penaklukan kembali Pulau Siprus, terjadi pada bulan Ramadan tahun 829 H dan perang Arab-Israel , terjadi pada 6 Oktober 1973 Masehi, bersamaan dengan 10 Ramadhan 1390 H.

Pemenang Pemilu Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017
Ada beberapa dasar hukum yang menentukan siapa yang berhak memenangkan Pemilu, dimana hasil Pemilu tidak ditentukan dengan melalui quick count apalagi oleh lembaga yang netralitasnya layak dipertanyakan ataupun real count yang dilakukan KPU. Dasar hukumnya adalah UU nomor 7 / 2017 tetang Pemilu dalam Pasal 393 ayat (5), Pasal 398 ayat (7), Pasal 402 ayat (7), Pasal 405 ayat (7), Pasal 413 ayat (3), Pasal 413 ayat (2) dan Pasal 413 ayat (1).

Oleh karena itu, para aktivis demokrasi dan para relawan, BPN ataupun TKN, serta kader partai saatnya melakukan langkah terakhir sebagai berikut : pertama, foto di Kecamatan hasil rekapitulasi, cek dengan data rekap di PPK Kelurahan dan data C1 yang dimiliki masing-masing. Kedua, mendatangi dan meminta pihak KPU Kabupaten/Kota selambat-lambatnya tanggal 7 Mei 2019 untuk mengumumkan hasil Pilpres di wilayahnya di media massa minimal media massa lokal. Ketiga, mendatangi dan meminta pihak KPU Provinsi selambat-lambatnya tanggal 12 Mei untuk mengumumkan di media masa (minimal koran lokal).

Maka sebelum KPU mengumumkan tanggal 22 Mei di media masa (minimal koran nasional), kita semua rakyat Indonesia bisa melakukan evaluasi kebenaran suara dari daerah untuk setiap tingkatan Kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, Provinsi. Dan sebelum 22 Mei 2019 kita semua sudah bisa menghitung angka hasil Pemilu sebenarnya, dan KPU tidak bisa menyelelisihi atau “otak-atik” hasil penghitungan yang sudah terumumkan di media masa sebelumnya di tingkat daerah. Itulah pasal-pasal yang mengikat, yang perlu dipatuhi dan dipahami terutama oleh jajaran KPU RI dan pemangku kepentingan lainnya.

Jika semua dilaksanakan berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, maka tidak perlu ada saling ancam mengancam, people power bahkan aksi teror, karena sejatinya masyarakat awam masih meragukan TNI dan Polri akan membela kelompok atau pihak yang curang dalam Pemilu 2019, sebab jika yang terjadi sebaliknya maka buat apa ada moto “NKRI Harga Mati”, “Suara Rakyat adalah Suara TNI dan Polri” dan lain-lain.

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

*) Analis Politik