SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 3 TAHUN 2015 DAN NOMOR 3 TAHUN 2018

Oleh : Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) dan Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia (PSHK)

Jakarta. Mahkamah Agung mengeluarkan aturan internal lembaga yang menganjurkan hakim untuk memutuskan pembayaran upah proses maksimal 6 bulan atau bahkan tidak membayar upah proses bagi buruh kontrak yang bersengketa di Pengadilan Hubungan Industrial. Kedua aturan internal itu tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 3 Tahun 2018.

Kedua SEMA tersebut mengatur permasalahan upah proses bagi buruh yang ter-PHK. Upah proses merupakan upah yang dibayarkan pengusaha pada buruh selama sengketa PHK berlangsung hingga adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap. UU 13/2003 tentang

Ketanagakerjaan menyebutkan bahwa pengusaha dan buruh wajib memenuhi kewajiban-kewajiban hingga adanya adanya keputusan hukum tetap.

SEMA 3/2015 menyebutkan bahwa amar putusan terkait upah proses adalah: MENGHUKUM PENGUSAHA MEMBAYAR UPAH PROSES SELAMA 6 BULAN. Mahkamah Agung membuat aturan Surat Edaran MA tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konsitusi (MK) Nomor 37/PUU-IX/2011 menyebutkan pengusaha wajib membayar upah proses hingga berkekuatan hukum tetap (SEMA) Ini sangat merugikan buruh, sebab dalam kenyataannya, buruh bisa menghabiskan waktu hingga 2 tahun sebelum mendapat putusan MA.

SEMA 3/2015 yang buruk tersebut diperparah dengan terbitnya SEMA 3/2018 yang justru menghilangkan upah proses bagi buruh kontrak. Buruh dengan status PKWT (kontrak) yang berubah menjadi PKWTT (karyawan tetap) tidak mendapatkan upah proses, meskipun masa kontraknya sudah bertahun-tahun. Bagi serikat buruh, dua SEMA tersebut sangat merugikan karena perusahaan tidak lagi takut untuk menjalankan sistem kerja kontrak yang merugikan buruh. Melalui sistem kerja kontrak, buruh menjadi mudah di-PHK sewaktu-waktu dan kepastian kerja semakin sulit didapat.

Meskipun bisa digugat, tapi sudah ada jaminan dari MA, pengusaha terbebas dari kewajiban membar upah proses.

Dalam analisis KPBI, lahirnya SEMA tersebut, melengkapi sekenario global untuk melanggengkan sistem kerja yang semakin lentur dan tanpa kepastian. Sesudah Legislatif memproduksi undang-undang yang buruk, diperkuat dengan pengabaian oleh eksekutif, kini yudikatif melegitimasi pelemahan buruh.

Terpenting, pengusaha mendapat fasilitas dan kemudahan untuk semakin menempatkan buruh dalam posisi terpojok.

Perlunya untuk mengawal kebijakan di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara yang memegang kuasa kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung harus diawasi.

SEMA merupakan aturan internal yang ditandatangani oleh Ketua MA dan berlaku secara internal, menjadi pedoman bagi para hakim. Permasalahannya, ketika SEMA tersebut dijalankan, berdampak bagi pihak lain yang berpekara di MA.

KPBI memberikan beberapa masukan sebagai upaya perlawanan yang bisa dijalankan oleh serikat buruh. Pertama, melalui upaya ajudikasi. Kita bisa mengadukan permasalahan ini Kemenkumham untuk proses ajudikasi. Dalam proses ajudikasi tersebut, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan diharapkan dapat mencarikan solusi atas benturan antara SEMA dengan peraturan lain.

Kedua, mengagendakan audiensi dengan MA untuk membahas pemberlakuan SEMA yang merugikan tersebut. Sebenarnya serikat buruh bisa melakukan upaya hukum lain, yakni uji materi ke MA, tapi tentu saja langkah ini tidak mudah karena kecil kemungkinan MA akan membatalkan aturan yang mereka buat sendiri.

Selain upaya formal, KPBI akan melakukan tekanan kepada MA. Tekanan tersebut, bisa dilakukan dengan menggandeng media secara luas dan aksi-aksi protes ke MA.

Serikat buruh harus menjadikan permasalahan ini sebagai salah satu prioritas. Membatalkan dua SEMA ini, harus menjadi prioritas serikat buruh. Serikat buruh dan buruh-buruh yang terPHK sangat berpentingan untuk membatalkan dua SEMA ini. Kerugian buruh akibat kehilangan upah proses sangat besar, selain tentu saja kerugian politik karena serikat dilemahkan dengan hilangnya anggota.

KPBI dan PSHK bersepakat untuk menjalin kerjasama berkelanjutan. Harapannya, pengalaman PSHK dalam melakukan advokasi kebijakan akan memberikan dukungan bagi serikat buruh dalam upaya melakukan perbaikan kesejahteraan buruh.