GENERASI DI NDUGA PAPUA BANYAK YANG MENYIMPAN DENDAM

 

Jakarta. Generasi yang ada di Nduga sekarang banyak yang menyimpan dendam karena menyaksikan banyaknya korban dari operasi-operasi militer. Ini sedikit gambaran bahwa masa lalu orang Nduga penuh dengan kekerasan.

Demikian dikemukakan Pastur Jhon Djonga dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor Amnesty Internasional Indonesia HDI Hive Menteng, Jakarta Pusat (30/3/2019) seraya menambahkan, Nduga adalah wilayah yang penuh dengan operasi-operasi militer. Terjadi banyak peristiwa yang mengerikan dan di tahun 1996 banyak warga sipil yang mengungsi keluar dari Nduga.

Sementara itu, Haeril Halim dari Amnesty Indonesia mengatakan, ada keterkaitan antara kekerasan yang terjadi sekarang dan yang terjadi di masa lalu. Salah satu penyebabnya adalah karena kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi dari dulu tidak pernah dituntaskan.

Pembicara lainnya Pendeta Esmon mengatakan, sekarang gereja sudah ditutup. Aparat militer banyak yang membuang sampah sembarangan di tanah gereja, padahal gereja adalah tempat sakral yang digunakan umat untuk bertemu dengan Tuhannya. “Jurnalis dan wartawan juga banyak yang tidak bisa mendapatkan akses ke Nduga karena dihalangi oleh TNI dan Polri,” tegasnya.

Sedangkan, Pastur Erson Weda mengatakan, ada kurang lebih 90 gereja di Nduga tidak ada yang berjalan karena semua umat telah pergi mengungsi. “Kedua calon presiden harus memperhatikan masalah Nduga dan menyelesaikannya,” pintanya.

Theo Hassegem mengatakan, ada 697 siswa SD, SMP dan SMA yang tidak bisa bersekolah. Ini mengancam masa depan anak-anak Nduga. Harus ada solusi dari kedua paslon untuk menyelamatkan warga Nduga.

“Sejumlah rumah milik warga termasuk puskesmas telah dibakar oleh aparat militer. Beberapa distrik juga mengalami serangan bom dari helikopter oleh TNI. Tim investigasi mendesak pemerintah dan DPR untuk melakukan investigasi menyeluruh dan tidak menempatkan militer di #Nduga dalam mencari solusi. Kami mendesak penyelesaian masalah di Papua dilakukan dengan pendekatan dialogis, bukan pendekatan militer,” ujar anggota tim investigasi kasus Nduga.

Menurut Theo, masyarakat Papua adalah bagian dari Indonesia, maka penyelesaian masala di Papua harus dilakukan dengan cara yang ke-Indonesiaan, yang berperikemanusiaan.

“Kami juga mendesak pemerintah agar membuka akses bagi jurnalis, tim investigasi, dan tim pelapor khusus dari PBB. Kami juga ingin agar Komnas HAM melakukan investigasi masalah pelanggaran HAM di Papua dengan tim independen,” tegasnya.

Sedangkan, Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid mengatakan, tentara adalah instrumen negara untuk menghadapi musuh dari luar negara. Pemerintah harus melakukan peninjauan kembali mengenai penggunaan senjata api di Papua.

“Agenda kedua kandidat presiden maupun wakil presiden adalah memikirkan bagaimana masalah Papua dan Nduga harus dilakukan dengan menjunjung nilai HAM. Aparat militer yang terlibat harus dimintai pertanggungjawabannya,” ujarnya. (Red).