PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA, KETEGASAN IDEOLOGI DAN POSITIONING POLITIK

 

Denny JA

Pagi ini (Rabu 13 Maret, 2019), di WA jaringan pribadi, saya mendapat dua pesan dari dua tokoh penting partai politik besar. Keduanya dengan isi yang sama dan bahasa berbeda, menanyakan bagaimana harus menyikapi manuver PSI (Partai Solidaritas Indonesia).

PSI dinilai memajukan pandangan yang dapat merugikan Jokowi di kalangan pemilih tradisional keagamaan. Lebih jauh lagi, PSI dinilai sudah mulai menggergaji sesama partai koalisi.

Dalam berita online, saya membaca komentar aktivis PDIP dan Golkar yang mulai melakukan serangan balik. PSI dianggap hanya peduli pada survivalnya untuk menembus parliamentary threshold 4 persen. Dan PSI tak lagi sensitif dengan efek manuvernya bagi sesama partai koalisi, bahkan pada elektabilitas Jokowi.

Melalui Om Google saya searching aneka gagasan yang dilontarkan petinggi PSI, terutama ketua umumnya. Saya lihat pula data survei.

Saya ingin memahami terlebih dahulu, apa yang terjadi dengan PSI? Mengapa ia memilih bermanuver seperti itu? Apa yang ingin dicapai dan apa resikonya?

-000-

Seketika saya teringat buku yang dikarang oleh P.L.O.S: Political Veil: Positioning for Power. Buku ini membahas aneka strategi dan taktik dalam dunia politik untuk sampai pada kekuasaan.

Satu strateginya adalah positioning: mengambil posisi, diferensiasi, dalam bentuk gagasan ataupun program, untuk mendapatkan hati dan pikiran orang banyak.

Apa yang dilakukan PSI saat ini dan efeknya adalah konsekwensi dari dipilihnya posisi gagasan politik. PSI secara sengaja memilih gagasan isu hak kaum minoritas, anti diskriminasi dan toleransi.

Beberapa bulan menjelang hari pencoblosan, PSI mainkan gagasan itu setegasnya. PSI agaknya sudah siap pula mengambil semua getah yang mungkin datang.

Ini dilakukan mungkin karena memang PSI dilahirkan sebagai partai dengan gagasan itu. Ia partai ideologis. Bisa pula ini bagian dari teknik diferensiasi, strategi marketing, agar pemilih yang peduli pada isu kaum minoritas merasa PSI lebih dari partai lain, dan layak dipilih.

Namun menurut saya, positioning pada isu minoritas dan diskriminasi akan bermasalah pada dua hal.

Pertama, PSI memang akan berhadapan dengan sesama partai koalisi yang memiliki gagasan berbeda. Anti perda syariah dan anti poligami, sebagai misal, segera membuat partai koalisi berbasis Islam tak nyaman: PKB, PBB.

Sementara, protes terhadap persekusi, dan mempertanyakan mengapa partai nasionalis besar diam saja, akan membuat PDIP dan Golkar tak nyaman.

Ujar ketum PSI, kemana kalian ketika Meylana dipenjara 18 bulan? Mengapa hanya saya dan sekjen PSI yang menengoknya di penjara? Kita tahu Meylana dipenjara karena kasus memprotes volume azan di Mesjid di Sumatra Utara.

Kedua, isu agama minoritas dan toleransi sungguhpun penting tapi ceruk pemilihnya kecil saja. Dari hasil survei, lebih dari 50 persen pemilih minoritas bahkan sudah nyaman di PDIP. Sisanya juga lebih nyaman di Golkar.

Pemilih minoritas yang sudah sangat sedikit, tersisa sedikit pula yang berada di luar PDIP dan Golkar. Akibatnya, tak banyak pula yang bisa diambil PSI.

Survei LSI Denny JA, bulan Feb 2019, dukungan buat PSI tak kunjung beranjak. Sejak Agustus 2018- hingga Feb 2019, PSI masih menjadi partai Nol Koma.

-000-

Adakah PSI salah dalam positioning politik? Akibatnya dukungan elektoral PSI masih rendah? Dan kini PSI juga diserang balik oleh sesama partai koalisi: PDIP, Golkar, PKB, PPP, Nasdem? Dikeroyok sekaligus?

Saya cenderung menyatakan PSI bukan salah strategi tapi salah taktik. Tak ada yang salah dalam pemilihan isu penting seperti isu minoritas dan diskriminasi. Itu isu penting.

Namun PSI harus melakukannya dengan taktik yang berbeda. Isu sensitif itu sebaiknya ia mainkan nanti saja jika sudah lolos dalam parliamentary Threshold 4 persen. Ia mainkan isu itu sebagai bagian dari politik legislatif.

Namun dalam politik elektoral pemilu, PSI sebaiknya mengincar ceruk besar: Isu ekonomi, Wong Cilik. Isu ini yang seharusnya ia mainkan dulu. Yang penting PSI dapat dulu dukungan untuk menembus Parliamentary Threshold 4 persen.

Jauh lebih besar kemungkinan bagi PSI memperoleh 4 persen lewat positioning isu ekonomi, ketimbang isu minoritas dan diskriminasi. Programnya adalah door to door bukan media sosial.

-000-

Namun pemilu tinggal sebulan lagi. Masih sempatkah PSI melalukan perubahan taktik?

Untuk Jokowi, perlu disosialisasikan secara massif. Bahwa Jokowi menampung tenda besar partai politik. Aneka partai mulai dari yang Islam, Nasionalis ataupun “yang rada rada terlalu modern untuk kultur politik indonesia” seperti PSI memang ada di belakang Jokowi.

Namun Jokowi memiliki platform politik sendiri yang bukan merupakan kumpulan platform partai pendukungnya. Gagasan anti poligami, misalnya, sah saja menjadi program PSI. Tapi itu bukan program Jokowi.

Di era pemilu serentak, pemilih perlu juga dididik. Perjuangan partai politik secara individual itu sah saja. Tapi platform partai pendukung tidak otomatis menjadi platform calon presiden. Begitu pula sebaliknya.

Dari segi gagasan, partai besar boleh iri dengan PSI. Memang PSI lebih dari partai besar lebih meraih perhatian publik dalam wacana gagasan.

Masalah PSI soal taktik politik saja. Ia memilih taktik memperjuangkan isu yang efek elektoralnya kecil. Dan konsekwensi lain, ketegasan gagasan itu cenderung membawa PSI berhadapan dengan sesama partai koalisi.***

Maret 2019

Link: https://www.facebook.com/322283467867809/posts/2055450207884451?sfns=mo