WACANA PERDAMAIAN DALAM KASUS TALANGSARI LAMPUNG Oleh : Usman Hamid

Jakarta. Walau sebagian besar yang menandatangani deklarasi itu lembaga pemerintah tapi tidak bisa menganulir mekanisme hukum kasus Talangsari. Inisiator deklarasi ini yakni Tim Terpadu Penanganan Pelanggaran HAM yang dibentuk Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) pada 20 Februari 2019. Tim ini tidak punya dasar hukum untuk menangani kasus pelanggaran HAM berat.

Sebagian pihak yang menandatangani deklarasi itu antara lain Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompida) Lampung Timur dan tokoh masyarakat Talangsari dinilai tidak merepresentasikan seluruh korban dan keluarga kasus Talangsari. Selain itu dalam deklarasi ini tidak disebut dengan jelas siapa pelaku dan korban. “Deklarasi perdamaian kasus Talangsari ini tidak punya landasan hukum,”.

Peristiwa Talangsari 1989 bukan kejahatan biasa tapi pidana internasional. Komnas HAM menegaskan ini dalam hasil penyelidikan pro yustisia kasus Talangsari. Kendati demikian, sedikitnya ada 3 hal praktik yang selama ini dilakukan dalam penyelesaian perkara pidana biasa untuk menghapus pidana, tapi tak berlaku bagi kejahatan terhadap kemanusiaan, yakni : Pertama, negara tidak boleh memberikan amnesti kepada pelaku sekalipun setelah putusan pengadilan korban memaafkan pelaku. Dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan amnesti ini tidak berlaku.

Kedua, dalam kasus pidana biasanya ada masa kedaluwarsa untuk kasus tertentu misalnya pembunuhan. Tapi aturan ini tidak berlaku untuk kasus pelanggaran HAM berat.

Ketiga, ada pandangan yang menyebut pelaku melakukannya karena perintah atasan, alasan ini juga tidak bisa menggugurkan pidana dalam perkara kejahatan terhadap kemanusiaan.

Upaya perdamaian juga pernah dilakukan dalam kasus pelanggaran HAM berat Tanjung Priok tahun 1984. Perdamaian dilakukan menjelang proses peradilan digelar atau ketika korban akan memberikan kesaksian di pengadilan. Upaya perdamaian ini tujuannya untuk menutupi kebenaran.

Kami khawatir deklarasi perdamaian ini akan mempengaruhi pemerintah dalam menangani kasus Talangsari. Terbukti dari perdamaian yang terjadi dalam kasus Tanjung Priok menjadi pertimbangan sehingga pelaku diputus bebas.

*) Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia