PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DI INDONESIA Oleh : Elsam

Perempuan sedang bekerja Sumber : Google

Jakarta. Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Hasil penelitian dari lembaga riset Value Champion dari Singapore menyatakan bahwa dari 14 negara di Asia Pasifik yang menjadi lingkup penelitian, Indonesia menjadi negara kedua paling berbahaya bagi perempuan, setelah India yang menempati posisi pertama dan Filipina di posisi berikutnya. Dalam setahun terakhir, permasalahan tentang kekerasan seksual dan berbasis gender, pemidanaan terhadap ekspresi perempuan, maupun minimnya pemenuhan hak perempuan secara umum termasuk sosial dan ekonomi masih marak terjadi. Hal ini juga bersumber pada persoalan kebijakan yakni banyaknya regulasi yang materi muatannya justru mendiskriminasi perempuan, diperparah dengan kekosongan hukum dan tidak tanggapnya regulasi yang mampu melindungi hak perempuan salah satunya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang tidak kunjung disahkan.

Lambatnya pembahasan RUU PKS menjadi kontradiktif dengan fakta bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Formats Against Women/CEDAW). Hasil ratifikasi telah dimandatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Pada tataran yang lebih teknis, Indonesia juga sudah memiliki Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Perundangan dan Inpres ini menjadi instrumen kebijakan yang memuat prinsip dasar hak asasi manusia bagi perempuan dan penekanan kewajiban negara terhadap pelaksanaan prinsip tersebut. Meskipun hidupnya eksistensi usaha untuk penguatan posisi perempuan, baik sistem maupun budaya hukum Indonesia, masih tidak lepas dari ruang patriarki. Celah ini menjadi penanda bahwa usaha untuk melindungi perempuan masih belum seutuhnya dijalankan.

Tantangan pemenuhan hak asasi perempuan sebenarnya juga menjadi agenda negara demokrasi. Setelah periode demokrasi 20 tahun dan usia ratifikasi CEDAW yang menginjak 35 tahun yang seharusnya telah memiliki rambu kuat untuk konsisten melindungi hak perempuan. Meskipun demikian, persoalan dan dan tantangan yang semakin beragam. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), melihat setidaknya ada empat aspek : Sejumlah kebijakan internet diskriminatif yang menjadi sumber kekerasan berbasis gender, persoalan pemanfaatan teknologi internet yang bias gender, lemahnya perlindungan hak atas privasi perempuan di Indonesia, nihilnya narasi hak perempuan dalam sektor bisnis, dan minimnya narasi perlindungan perempuan pembela HAM atas lingkungan.

Teknologi internet seharusnya mampu menembus batas tubuh organik yang memungkinkan perempuan membangun ide kesetaraan dan menyuarakan haknya. Namun sayangnya hal ini masih jauh terjadi di Indonesia, hal ini disebabkan oleh kebijakan hukum internet di Indonesia masih mendiskriminasi perempuan.  Kerap kali kebijakan sensor maupun pemblokiran didasari pada moralitas dan melindungi perempuan justru menjadi sumber kekerasan dan diskriminasi perempuan di ranah daring. Misalnya UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang melanggengkan pasal karet 27 (3) mengenai pencemaran nama baik kerap kali menjadi alat untuk menjerat ekspresi perempuan, salah satunya mengkriminalisasi penyintas kekerasan seksual yang berusaha bersuara di dunia maya. Selain itu juga Undang-Undang Anti Pornografi no. 44 tahun 2008 yang digadang sebagai salah satu bentuk upaya melindungi hak perempuan dan anak justru dengan terang mengkriminalisasi perempuan. Pasal 34 memuat ancaman pidana bagi pihak yang menjadi objek dan model muatan pornografi. Penerapan pasal ini dengan pola pikir misoginis justru mengkriminalisasi perempuan korban revenge porn, yakni penyebaran video hubungan seksual yang diwarnai dengan ancaman tanpa persetujuan (consent) untuk disebarkan ke publik. Alhasil, pasal ini mengakomodir status perempuan yang menjadi korban justru sebagai pelaku pornografi. Padahal teknologi seharusnya mampu menembus batas tubuh organik yang memungkinkan perempuan membangun ide kesetaraan dan menyuarakan haknya.

Selain itu, kesenjangan gender digital juga menjadi salah satu persoalan yang dialami di Indonesia. Kesenjangan digital di sini bukan sebatas memberikan akses perempuan menggunakan teknologi internet tetapi termasuk adanya celah informasi dan peluang penting. Diperlukan adanya intervensi kebijakan yang strategis dan komprehensif untuk memungkinkan untuk memotong celah ketimpangan pendapatan dan pendidikan perempuan dalam ranah digital sehingga tidak lagi banyak anggapan bahwa perempuan menjadi pelaku dari penyebaran disinformasi, sebagaimana dewasa ini marak anggapan demikian.

Hak atas privasi merupakan salah satu hak yang dilindungi menurut Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sayangnya, hingga saat ini Indonesia tak kunjung mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi yang memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak atas privasi di Indonesia. Maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online di Indonesia merupakan cerminan lemahnya perlindungan terhadap hak atas privasi di Indonesia.

Data dari LBH Jakarta mengungkapkan bahwa dari total 1330 korban pinjaman online yang tersebar di 25 provinsi di seluruh Indonesia, 72 persen korban merupakan perempuan. Perusahaan pinjaman online tersebut mengakses data-data pribadi pengguna (foto, daftar kontak, dsb.) yang disimpan di telepon genggam korban. Kemudian, dalam hal terjadinya telat atau gagal bayar, perusahaan teknologi finansial tersebut menyalahgunakan data pribadi yang sebelumnya telah dikumpulkannya untuk mengintimidasi korban untuk segera melakukan pembayaran pinjaman. Akibatnya, mayoritas korbannya yang merupakan perempuan, rentan mengalami intimidasi, bahkan pelecehan seksual dari perusahaan pinjaman online.

Eksistensi buruh perempuan di perkebunan kelapa sawit selalu dipandang sebelah mata. Hal tersebut terbukti dengan tidak adanya data jumlah buruh sawit perempuan di Indonesia. Dengan negara pemain Industri sawit terbesar di dunia dengan luas perkebunan sawit saat ini sudah mencapai 22,2 juta hektar, tentu saja fakta tersebut sangat miris.

Padahal selama ini buruh perempuan memerankan peran penting dalam perkebunan kelapa sawit. Mereka melakukan pekerjaan seperti memupuk, menyemprot, menggaruk piringan dan mengutip brondolan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan buruh sawit perempuan sangat penting sebagai komponen penunjang keberlanjutan dan berkembangnya industri sawit. Sayangnya, hal tersebut tidak disertai narasi hak yang kuat dan komprehensif. Akibatnya, ketidakjelasan status Buruh Harian Lepas (BHL) pada buruh sawit perempuan tersebut membuat mereka tidak mendapat upah minimum, mereka juga tidak mendapat hak cuti tahunan, tidak mendapat cuti melahirkan, dan tidak terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang seharusnya menjadi hak warga negara. Akibat yang paling serius dari status hubungan kerja tersebut, buruh perempuan rentan terhadap pemutusan hubungan kerja yang sewenang-wenang.

Ketiadaan narasi hak juga memperjauh jarak para buruh perempuan dengan akses pemulihan. Tidak jarang mereka harus mengalami penyakit yang disebabkan kontaminasi herbisida/insektisida (zat kimia beracun) yang digunakan untuk memupuk, baik melalui kulit, mata atau pernafasan. Pihak perusahaan pun diam dan tidak memberikan biaya berobat. Sisi lain, Pemerintah seakan lepas tangan atas tanggung jawabnya menyediakan jaminan kesehatan.

Naiknya narasi perlindungan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan beberapa waktu belakangan belum memperlihatkan secara memadai situasi yang tengah dihadapi oleh perempuan pembela HAM atas Lingkungan. Studi ELSAM mengenai situasi pembela HAM atas Lingkungan di Indonesia selama periode November 2017 sampai Desember 2018, misalnya, hanya mencatat jumlah sebanyak 19 korban kasus pelanggaran HAM terhadap perempuan pembela HAM atas Lingkungan. Padahal, korban individu dalam laporan itu secara keseluruhan adalah 188 orang. (ELSAM, 2019 a dan 2019b)

Minimnya jumlah korban perempuan pembela HAM atas Lingkungan yang teridentifikasi dalam kerja-kerja pemantauan situasi pembela HAM atas Lingkungan pada kenyataanya tidak mencerminkan sama sekali situasi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Laporan investigasi ELSAM mengenai situasi pembela HAM atas Lingkungan di tiga wilayah: Kalimantan Utara, Papua, dan Sulawesi Tengah, menunjukkan bahwa ancaman dan kekerasan terhadap pembela HAM atas Lingkungan justru banyak menimpa perempuan, baik sebagai korban langsung maupun turunan (ELSAM, 2019 c). Temuan laporan tersebut  penting mengingat lokus studinya dilakukan di wilayah tidak ditemukan korban pelanggaran HAM terhadap perempuan pembela HAM atas Lingkungan. Secara tidak langsung laporan tersebut memberikan satu gambaran tentang korban-korban perempuan pembela HAM atas Lingkungan yang tak cukup mendapatkan perlindungan atau bahkan sekedar perhatian dari mata masyarakat sipil.

Apa yang juga penting diamati dari laporan investigasi ELSAM di atas adalah beban ganda yang mesti ditanggung oleh korban dari pihak perempuan pembela HAM atas Lingkungan. Beban tersebut beraneka rupa, mulai dari tekanan psikis sampai ketidakpastian masa depan akibat ancaman perampasan sumber-sumber pendapatan. Sehingga, bisa dikatakan bahwa perempuan sesungguhnya menjadi pihak yang paling menderita dalam kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap pembela HAM atas Lingkungan.

Berbicara mengenai perempuan, istilah Feminisme dan gender sebenarnya memang sangat politis. Hal ini didorong oleh keinginan kolektif perempuan untuk mengubah status quo ketimpangan antar gender dan memasuki domain baru yang lebih setara. Keberadaan perempuan dalam ranah perpolitikan adalah hasil dari perjuangan dari gerakan feminisme pada gelombang pertama atas hak dipilih dan memilih. Meski demikian, posisi perempuan untuk terlibat aktif di dalam dunia politik masih kurang menyentuh aspek substansial.

Dalam konteks Indonesia, kekurangan pada aspek substansial dilihat dari penitikberatan partai politik hanya pada pemenuhan kuota untuk pemilihan umum legislatif (Pileg). Hal ini memang sudah dimandatkan dalam dua perundang-undangan. Pertama, UU Nomor 2 Tahun 2008 yang mengisyaratkan jumlah keterwakilan perempuan sebesar 30% di parlemen. Kedua, UU No. 10 Tahun 2008 yang mengharuskan sekurang-kurangnya 30% perempuan, pada saat pencalonan legislatif. Namun, keberadaan instrumen hukum ini belum menjamin partai politik untuk memberikan pemahaman kesetaraan gender kepada para kadernya. Menilik proses legislasi RUU PKS yang tersendat, serta adanya faksi dalam pemaknaan RUU ini menjadi bukti bahwa pengarusutamaan gender yang adil dan setara masih belum sepenuhnya hadir dalam formulasi kebijakan dari parlemen Indonesia.

Dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dijelaskan di atas, ELSAM merekomendasikan beberapa poin guna mendorong terciptanya ekosistem hukum yang tidak mendiskriminasi perempuan, yakni : pertama, bersama dengan Pemerintah dan DPR untuk merevisi bahkan menghapus beberapa kebijakan diskriminatif terhadap aktivitas digital perempuan yakni : a) menghapus pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE yakni pasal karet yang dijadikan alat untuk membungkam warga negara termasuk perempuan yang bersuara di ranah daring termasuk ketika memberikan perlawanan terhadap kekerasan yang dialaminya, b) merevisi UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, khususnya memberikan definisi yang jelas atas terminologi pornografi sehingga tidak menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan korban revenge porn.

Kedua, Pemerintah dan DPR perlu Segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi yang berperspektif gender sehingga menjadi salah satu sumber hukum yang mampu melindungi perempuan khususnya hak privasinya.

Ketiga, DPR dan Pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual dengan memasukan ketentuan kekerasan daring (online) menjadi salah satu bentuk kejahatan yang diakui dan ditindaklanjuti kepada penegak hukumMendorong pemerintah dan DPR serta korporasi sebagai multi pengambil kebijakan yang berperan aktif dalam membuat regulasi mengenai aktivitas siber (daring) menjadi ekosistem yang ramah dan melindungi dan memberdayakan perempuan.

Keempat, mendorong partai politik di Indonesia, serta pemerintah untuk mengarusutamakan gender sebagai kerangka analisis pada kader partai dan aparatur negara; sehingga, dapat mencetak pengambil kebijakan yang melahirkan kebijakan non-diskriminatif dan inklusif agar mampu melindungi hak asasi perempuan.

Kelima, memperkuat kebijakan yang mengatur mengenai hak-hak buruh sawit perempuan. Salah satunya adalah penghapusan status Buruh Harian Lepas (BHL), serta memperkuat pemenuhan hak perempuan seperti hak cuti tahunan, cuti melahirkan dan mempermudah akses sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.

Keenam, mendorong Pemerintah Indonesia dan seluruh elemen masyarakat untuk lebih memperhatikan keberadaan para perempuan yang menjadi pejuang HAM atas Lingkungan agar akses pemulihan untuk mereka menjadi lebih mudah.