PENTINGNYA INFORMASI HGU DIPUBLIKASIKAN

Oleh : Mufti Bharti

Jakarta. Hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) menjadi perbincangan publik setelah isu ini disinggung dalam debat kedua calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang berlangsung beberapa waktu lalu.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengkritik persoalan HGU yang meminta agar isu HGU ini jangan menjadi komoditas politik, tapi harus disoroti sebagai masalah serius.
FWI sejak 4 tahun ini mendorong agar HGU menjadi dokumen yang terbuka bagi public. FWI sempat meminta dokumen HGU kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Namun, permintaan itu tidak dikabulkan, sehingga FWI mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi (KI) Pusat.

Kemudian, dalam Putusan KI Pusat pada intinya menyebut informasi HGU yang diminta FWI tergolong dokumen terbuka. Singkat cerita, sengketa ini berlanjut sampai Mahkamah Agung (MA). Alhasil, Putusan MA bernomor 121 K/TUN/2017 tertanggal 6 Maret 2017 memperkuat putusan KI Pusat tersebut.

Dalam pertimbangannya, majelis kasasi menilai dokumen administratif yang berhubungan dengan HGU tidak termasuk informasi yang dikecualikan untuk dapat diberikan kepada publik sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) huruf c UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, sejak putusan itu terbit sampai sekarang Kementerian ATR/BPN belum menjalankannya.

Dokumen HGU penting untuk dipublikasi karena sering terjadi ketidakadilan informasi dalam tata kelola hutan dan lahan. Sebab, banyak lahan HGU yang dikuasai korporasi yang menimbulkan masalah, seperti konflik dengan masyarakat setempat, tumpang tindih konsesi dan perizinan. Apa karena banyak masalah dalam penerbitan HGU, sehingga pemerintah tidak mau mempublikasikan dokumen HGU?.

Setelah terbit putusan kasasi itu, FWI telah mengadukan Kementerian ATR/BPN ke sejumlah lembaga karena tak kunjung membuka informasi HGU sebagaimana perintah putusan kasasi MA itu. Beberapa lembaga yang telah disambangi FWI antara lain Kantor Staf Presiden (KSP), Ombudsman RI, dan Bareskrim Polri.

*) Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan Forest Watch Indonesia-FWI