WACANA MASUKNYA TNI KE INSTITUSI SIPIL

Oleh : The Indonesia Human Right Monitor (Imparsial)

Di negara manapun militer direkrut, dilatih, dan dipersiapkan untuk berperang. Karena itu, negara wajib memenuhi semua aspek dalam membangun kekuatan untuk kesiapan TNI untuk menghadapi perang. Konsekuensinya, anggaran negara dialokasikan untuk memodernisasi alat utama sistem pertahanan.

Selain itu, pelatihan dan pendidikan di dalam TNI bertujuan membangun profesionalisme. Untuk itu TNI tidak boleh berpolitik dan berbisnis. Otoritas sipil perlu memastikan kesejahteraan prajurit TNI.

Imparsial menyayangkan TNI sekarang masuk lebih jauh ke urusan sipil yang bukan menjadi tugas utamanya. Contohnya nota kesepahaman antara TNI dengan Kementerian Pertanian untuk program cetak sawah.

Karena sesungguhnya operasi militer selain perang itu harus ada batasan. Meski batasan itu sudah diatur di dalam Pasal 7 ayat 3 (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI), yakni harus atas keputusan politik negara, tapi juga harus dilihat kapankah hal itu dilakukan?

Selain atas dasar keputusan politik negara, dia juga dilakukan jika kapasitas sipil tidak mampu untuk mengatasi situasi dan kondisi ancaman yang terjadi. Pelibatan TNI dalam mengevakuasi korban tsunami di Aceh pada Desember 2004 masih dapat dimaklumi, tetapi dalam program cetak sawah, kapasitas sipil masih mampu melakukan dan Indonesia bukan sedang dalam krisis pangan seperti yang terjadi di sejumlah negara Afrika.

Isu TNI masuk lembaga sipil dan menjadi dwi fungsi kembali merebak setelah Presiden Jokowi mengumumkan akan menambah 60 pos jabatan baru untuk perwira tinggi TNI, meskipun dibantah oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

TNI berencana menambah pos jabatan baru bagi jabatan perwira tinggi di lingkup internal serta di kementerian dan lembaga. Jabatan baru ini salah satunya bertujuan menampung perwira tinggi yang bertumpuk di TNI.

Salah satu usulan adalah restrukturisasi dan merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan revisi UU TNI dianggap perlu karena ratusan perwira tinggi dan perwira menengah tanpa jabatan struktural.

Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, pasal 47 ayat 1 menyatakan prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Sementara dalam ayat 2 disebutkan prajurit aktif dapat menempati jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue Nasional, narkotik nasional, dan MA.