PERMASALAHAN MIGAS DI INDONESIA

Oleh : Bayu K *)

SKK Migas mulai mengimplementasikan SNI ISO 37001 : 2016 tentang Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) dalam menjalankan pengawasan dan pengendalian industri hulu Migas. Penerapan SNI ISO 37001 akan membantu SKK Migas lebih fokus menjalankan Tupoksi di industri hulu Migas dengan menghindari dan menghilangkan gangguan dari praktik-praktik penyuapan. Sementara itu, Kepala Badan Standarisasi Nasional, Bambang Prasetya mengatakan, SKK Migas mulai menerapkan ISO 37001 untuk membantu menciptakan industri hulu Migas yang transparan dan efisien, sehingga bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara.

Kementerian ESDM meminta PT PLN dan perusahaan penyedia listrik lainnya atau Independent power producers untuk realistis dalam meraih keuntungan, bahkan dalam perubahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) disebutkan ada kemungkinan beberapa proyek pembangunan tenaga listrik 22.000 mega watt ditunda, sehingga akan mengganggu pencapaian target pembangunan tenaga listrik sebanyak 56.000 megawatt. Target pertumbuhan konsumsi listrik (electricity-consumption growth target) dirubah hanya 6,86% dari target sebelumnya sebesar 8,3%.

Sementara itu, di Jakarta, Kepala Divisi Perencanaan Sistem PLN, Adi Prasetyo mengatakan, kebutuhan gas sangat dibutuhkan untuk membangun proyek tenaga listrik khususnya diluar Jawa, dan kebutuhan gas ini diperlukan PLN untuk membangun dan mengoperasikan proyek tenaga listrik diluar Jawa dimana PLN meragukan pemenuhan kebutuhan gas ini.

Sebelumnya, pada 13 Maret 2018, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kementerian ESDM mengeluarkan siaran pers bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik 10 (sepuluh) tahun ke depan, PT PLN (Persero) telah merencanakan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2018 s.d 2027, sebagai berikut : Proyeksi rata-rata pertumbuhan kebutuhan yaitu 6,86%; Total rencana pembangunan pembangkit (56.024 MW); Target bauran energi pembangkit akhir tahun 2025 (batubara 54,4%, EBT 23,0%, gas 22,2%, Bahan Bakar Minyak 0,4%); Total rencana pembangunan jaringan transmisi (63.855 kms); Total rencana pembangunan gardu induk (151.424 MVA); Total rencana pembangunan jaringan distribusi (526.390 kms) dan total rencana pembangunan gardu distribusi (50.216 MVA).

Energi terbarukan seperti air, panas bumi atau geothermal dan solar lebih kompetitif dibandingkan batubara untuk pengoperasian proyek tenaga listrik. Menurutnya, biaya pengadaan batubara dan gas akan konstan karena tidak ada temuan teknologi baru dalam sektor ini, namun biaya tenaga listrik dari energi terbarukan khususnya solar, angina dan panas bumi cenderung akan menurun, hal ini selaras dengan laporan berjudul “Data Teknis untuk Sektor Kelistrikan di Indonesia” yang dibuat Kedubes Denmark di Indonesia bekerjasama dengan Dewan Energi Nasional, Denmark’s Ea Energy Analysis dan Badan Energi Denmark (the Danish Energy Agency) pada tahun 2017.

Sebelumnya, PLN tetap mengutamakan batubara dibandingkan energi terbarukan untuk pengoperasian tenaga listrik, agar PLN dapat memberikan tarif dasar listrik yang tidak memberatkan masyarakat. PLN mengestimasikan biaya penggunaan batubara sebesar 40,% persen dari keseluruhan biaya total di tahun 2018, hal ini meningkat dibandingkan biaya sebesar 36,1% di tahun 2017.

Industri Migas merupakan salah satu sektor yang highly regulated atau sarat dengan regulasi tidak hanya di Indonesia, namun juga di berbagai negara lainnya. Hal ini disebabkan karena sektor energi akan menjadi faktor menentukan dan strategis untuk dapat menunjang kelangsungan perekonomian dan aktifitas kebangsaan sebuah negara, sehingga wajar jika hampir mayoritas negara sangat hati-hati dalam mengelola sumber daya energinya. Pemerintah Indonesia telah memangkas lebih dari 100 peraturan terkait mineral dan batubara (Minerba) serta Migas untuk menarik investasi, namun capaian investasi di sektor ini belum mencapai target. Padahal, peningkatan investasi di sektor Migas semakin dibutuhkan seiring dengan tren kenaikan harga minyak dunia, agar tidak membuat bleeding APBN.

Perubahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) ini perlu dilakukan oleh PT PLN karena dilatarbelakangi oleh realisasi indikator makro ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan penjualan tenaga listrik PLN tahun 2017 yang lebih rendah dari target dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2017 s.d 2026, sehingga dilakukan penyesuaian jadwal beroperasinya pembangkit baru. Meskipun demikian, dengan target pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan lebih dari 6% dari tahun 2019 sampai tahun 2027, maka permintaan listrik akan meningkat dari masyarakat (individual users) ataupun perusahaan-perusahaan besar. Oleh karena itu, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2018 s.d 2027 telah mengakomodasi hal-hal sebagai berikut: percepatan elektrifikasi terhadap lebih dari 2.510 desa yang belum berlistrik, peningkatan pemanfaatan sumber energi setempat untuk pembangkit tenaga listrik (batubara mulut tambang, gas wellhead, biogas, biomassa, tenaga air, sinar matahari, dan tenaga angin), dan upaya pencapaian target porsi energi baru dan terbarukan (EBT) sekitar 23% pada tahun 2025 dalam bauran energi pembangkitan tenaga listrik.

Temuan dan masukan dari Kedubes Denmark agar terjadi efisiensi dalam pengoperasian proyek tenaga listrik di Indonesia dengan menggunakan solar, angin dan panas bumi dibandingkan menggunakan batubara perlu mendapatkan perhatian, sebab mengingat kemungkinan adanya polusi udara dan perubahan iklim yang disebabkan penggunaan batubara. Penggunaan energi terbarukan dicapai secara gradual di Indonesia khususnya di sektor transportasi dan sektor pembangkit listrik, mulai dari 6,4% di tahun 2014 menjadi 10,9% di tahun 2017 dan ditargetkan mencapai 23% di tahun 2025.

 *) Penulis adalah Pemred www.mediakajianstrategisindonesiaglobal.com

4 thoughts on “PERMASALAHAN MIGAS DI INDONESIA”

  1. Pingback: buy review movie
  2. DH,
    Saya belum menemukan peraturan tentang kelistrikan yaitu perusahaan besar Migas yang dari dulu sudah punya power plan sendiri, sekarang katanya harus ambil dari PT PLN ?

    Mohon dibantu
    Salam
    BN

Leave a Reply

Your email address will not be published.